“GEJOLAK PERTANIAN DI INDONESIA”

Pendahuluan

Pertanian adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain itu pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara yang mencakup Pendapatan Naasional dan Produk Domestik Bruto. Dalam pelaksanaannya pertanian juga berperan dalam pembangunan ekonomi yaitu melalui kegiatan eksport-import hasil pertanian seperti ; beras, rempah-rempah, kopi, dll.

Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara-negara sedang berkembang (NSB) yang memiliki karakteristik dari sektor pertanian yang memiliki tingkat produktivitas yang rendah dibandingkansektor-sektor lainnya, Khususnya industri manufaktur. Hal ini disebabkan oleh dua hal yakni ; dari sisi permintaan elastisistas pendapatan dari permintaan terhadap komoditas pertanian lebih kecil dari pada elastisitas pendapatan dari permintaan terhadap produk-produk dari sektor lain, seperti barang-barang industri. Jadi, dengan peningkatan pendapatan , laju pertumbuhan permintaan terhadap komoditas pertanian relatif lebih kecil dibandingkan permintaan konsumen terhadap barang-barang industri. Dari sisi penawaran (produksi) pun tingkat produktivitas di pertanian relatif rendah.

Dengan membahas masalah ini diharapkan kita dapat meningkatkan produktivitas pertanian dengan cara ; memperluas lahan pertanian, mencari pangssa pasar yang lebih luas, meningkatkan hasil panen, meningkatkan kualitas hasil produksi dengan menggunakan bibit unggul.

Landasan Teori

A.   Revolusi Hijau

-          Penggunaan lahan pertanian dan pupuk

-          Luas lahan irigasi

-          Pusat produksi padi di Indonesia

-          Pemakaian input-input modern di pertanian Indonesia

B.   Perkembangan sektor peertanian

1.    Kontribusi PDB

-          Pertumbuhan PDB

2.   Peertumbuhan output dan produktivitas

-          Perkembangan jangka panjang indeks produksi pertanian

C.   Ketahanan pangan

1.    Pentingnya ketahanaan pangan

2.   Konsep ketahanan pangan

3.   Faktor utama penentu ketahanan pangan di Indonesia

-          Lahan

-          Infrastruktur

-          Teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM)

-          Energi

-          Modal

-          Cuaca

Pembahasaan Materi

A.  Revolusi hijau

Selama Orde Baru, industry dan pertanian merupakan dua sector prioritas. Untuk mendukung pembangunan pertanian, pemerintah pada waktu itu melaksanakan modernisasi atau intensifikasi, dikenal dengan sebutan “Revolusi Hijau”. Waktu itu ekonomi Indonesia juga belum terdiversifikasi : sumbangan output pertanian terhadap pembentukan produk domestic bruto (PDB) tercatat sebesar 50% dan juga merupakan sector terbesar dalam pemberian lapangan kerja (sekitar 70% dari jumlah penduduk).

Sebelum revolusi hijau dimulai, lahan irigasi (teknis dan nonteknis) meningkat dengan rata-rata 1,4% setiap tahunnya dan selama revolusi hijau meningkat dengan lebih dari setengah ke 2,3% pertahun, tapi setelah itu merosot secara signifikan ke 0,3% pertahun.

Kuantitas dan laju pertumbuhan rata-rata pertahun dari pemakaian lahan dan input-input modern dipertanian

	Kuantitas				Laju pertumbuhan (% pertahun)
	1961-65	1971-75	1981-85	1991-95	1961-2000	1961-67	1968-92	1993-2000
Lahan (juta ha)	17,6	18,9	26,0	32,2	2,0	0,3	2,3	2,1
Lahan irigasi (juta ha)	2,4	2,7	3,3	4,6	1,8	1,4	2,3	0,3
Pupuk pabrik (juta ton)	0,1	0,4	1,7	2,5	10,6	1,7	16,0	0,1
Mesin (juta tenaga kuda)	0,1	0,2	0,2	0,6	11,5	7,5	14,3	5,9
Pupuk/ lahan (kg/ha)	6,9	22,7	64,0	76,3	8,5	1,3	13,6	-2,0

Sumber: Fuglie (2004) (data dari BPS dan FAO)

Sedangkan data dari Departmen Pekerjaan Umum(PU) menunjukan bahwa selama periode 1999-2005, peningkatan lahan sawah beririgasi di Indonesia dengan jumlah penduduk 220 juta jiwa hanya 0,47 juta ha dari 6,23 juta ha jadi 6,7 juta ha. Jauh lebih rendah dibandingkan india dengan 1,1 miliar orang yang luas lahan irigasinya tumbuh 16 juta ha, dari dari 59 juta ha jadi 75 juta ha, dan China lebih kecil langi yaitu 1,3 miliar orang yang penambahannya mencapai 40 juta ha dari 54 juta ha menjadi 94 juta ha.

Pada table dibawah ini ditunjukan bahwa luas lahan irigasi teknis di Indonesia tidak merata. Di Pulau Jawa pada tahun 2004 paling luas, yaitu mencapai sekitar 1,5 juta ha atau lebih dari setengah luas lahan irigasi teknis diseluruh Indonesia dan yang paling kecil adalah Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB) yang hanya 84 ribu ha lebih.

Komposisi lahan pertanian basah di Indonesia menurut wilayah 2004

Tipe lahan	Luas lahan (ha)
	Sumatra	Jawa	Bali, NTT,NTB	Kalimantan	Sulawesi	total
Irigasi teknis	321.234	1.516.252	84.632	24.938	262.144	2.209.200
Irigasi semi teknis	257.771	402.987	173.364	33.297	121.402	988.821
Irigasi perdesaan	455.235	615.389	92.070	189.326	234.933	1.586.953
Sawah tadah hujan	550.440	777.029	68.380	339.705	279.295	2.015.349
Rawa lebak	288.661	776	29	323.556	2.179	615.201
Pasang surut	230.621	4.144	72	97.603	884	333.324
jumlah	2.103.962	2.316.577	418.547	1.008.425	900.837	7.748.848

Sumber: statistic pertanian 2004, Departemen Pertanian (Deptan)              

Karna lahan irigasi terpusatkan di Jawa, maka pulau Jawa paling banyak jumlah sentra produksi padi/ beras. Pada table berikut ini ditunjukan kabupaten Indramayu di Jawa barat merupakan sentra terbesar, dibanding karawang.

Sentra-sentra padi di jawa 2004

Kabupaten	Produksi (ton)	Luas lahan (ha)
Indramayu	1.080.306	196.514
Karawang	962.424	178.614
Subang	891.572	171.541
Jember	692.933	135.373
Bayuwangi	679.079	108.980
Lamongan	663.587	120.268
Cilacap	628.001	121.870
Bojonegoro	602.926	106.623
Pandeglang	570.464	116.521
Grobogan	552.034	95.876
Demak	512.839	92.148
Sleman	253.873	44.749

Sumber: statistic pertanian 2004, Departemen Pertanian (Deptan)

       Perkembanagan input-input modern pertanian di Indonesia juga sangat intensif selama periode revolusi hijau, yang rata-rata lebih dari 10% pertahun antara 1961-2002. Laju pertumbuhan pemakaian traktor  , mengalami suatu peningkatan dari sekitar 7,5% pertahun sebelum era revolusi hijau sekitar 14,3% pertahun selama pelaksanaan strategi tersebut. sedangkan dalam hal pupuk nonorganic, Indonesia sanagt tinggi dibandingkan dengan Negara-negara Asia lainnya. Dalam 10 hingga 20 tahun, laju pertumbuhan rata-ratanya pertahun meningkat dari sekitar 1,7% dalam decade 60an ke 16% selama periode 1970an – 1980an.

B.  Perkembangan Sektor Pertanian

1.   Kontribusi PDB

Pangsa output agregat (PDB) dari pertanian relatif menurun, sedangkan di Industri manufaktur dan sektor-sektor sekunder lainnya dan sektor tersier meningkat. Penurunan  kontribusi output dari perrtanian terhadap pembentukan PDB ini bukan berarti volume produksi di sektor tersebut berkurang, tetapi laju pertumbuhan outputnya lebih lambat dibanding laju output di sektor-sektor lainnya.

Pada tahun 2011 (sampai dengan Triwulan III), PDB sektor pertanian (di luar perikanan dan kehutanan) tumbuh sebesar 3,07%, di mana tingkat pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2010 yang hanya 2,86%. Pertumbuhan tersebut berasal dari sub sektor perkebunan (6,06%), disusul dengan sub sektor peternakan (4,23%), dan sub sektor tanaman bahan makanan (1,93%). Kontribusi PDB sektor pertanian (di luar perikanan dan kehutanan) terhadap PDB  nasional pada tahun 2011 tersebut mencapai 11,88%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2010 yang baru mencapai 11,49%.

Pertumbuhan dan kontribusi PDB sector pertanian (diluar perikanan dan kehutanan) tahun 2009-2011

Sector/ Sub sector	Tahun
	2009 (%)	2010 (%)	2011* (%)
Pertumbuhan PDB	3,98	2,86	3,07
-          Tanaman Bahan Makanan	4,97	1,81	1,93
-          Tanaman Perkebunan	1,84	2,51	6,06
-          Peternakan dan Hasilnya	3,45	4,06	4,23
Kontribusi terhadap PDB Nasional	11,34	11,49	11,88

Sumber: BPS, diolah Pusdatin
*) sampai triwulan III 2011, dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2010

2.   Pertumbuhan output dan produktivitas

Kebijakan revolusi hijau menekan pada pertumbuhan output atau maksimalisasi produktivitas dari factor-faktor produksi , yaitu tenaga kerja lahan dan modal. Maka, diperkenalkanlah pola-pola penanaman yang padat karya. Di sector pertanian pertumbuhan output terjadi bersamaan dengan peningkatan kesempatan kerja.

Produksi pertanian di Indonesia mulai meningkat sejak akhir 1960an hingga periode 1990an. Perkembangan jangka panjang dari indeks produksi di sector pertanian  pada tahun 1997 hingga 2000 produksi pertanian Indonesia melemah, itu disebabkan karna krisis ekonomi 1997/98. Namun pada tahun 2000 dan 2001 produksi pertanian kembali meningkat. Walaupun pertumbuhan output secara total tinggi, tapi jika produktivitasnya rendah itu berarti penerapan teknologi dan pola produksi modern tidak terlalu bermanfaat.

Pada table data dari BPS ini menunjukan luas panen Indonesia pada tahun 2009 adalah yang paling luas dibandingkan provinsi lain yaitu 12.883.576 ha, sedangkan yang terkecil dimiliki oleh kepulauan riau hanya sekitar 144 ha. Dari data ini juga dapat dilihat provinsi yang memiliki produktivitas yag tertinggi adalah jawa timur sebesar 59,11 ku/ha dengan produksi 11.259.085 ton, sedangkan provinsi yang memiliki produktivitas rendah yaitu Bangka Belitung 24,64 ku/ha dengan produksi 19 864 ton.

Tabel luas panen, produktivitas, produksi tanaman padi seluruh provinsi

Provinsi	Jenis Tanaman	Tahun	Luas Panen(Ha)	Produktivitas(Ku/Ha)	Produksi(Ton)
Indonesia	Padi	2009	12 883 576	49,99	64 398 890
Aceh	Padi	2009	359 375	43,32	1 556 858
Sumatera Utara	Padi	2009	768 407	45,91	3 527 899
Sumatera barat	Padi	2009	439 542	47,91	2 105 790
Riau	Padi	2009	149 423	35,57	531 429
Jambi	Padi	2009	155 802	41,40	644 947
Sumatera Selatan	Padi	2009	746 465	41,87	3 125 236
Bengkulu	Padi	2009	132 975	38,37	510 160
Lampung	Padi	2009	570 417	46,88	2 673 844
Bangka Belitung	Padi	2009	8 063	24,64	19 864
Kepulauan Riau	Padi	2009	144	29,86	430
DKI Jakarta	Padi	2009	1 974	55,79	11 013
Jawa Barat	Padi	2009	1 950 203	58,06	11 322 681
Jawa Tengah	Padi	2009	1 725 034	55,65	9 600 415
DI Yogyakarta	Padi	2009	145 424	57,62	837 930
Jawa Timur	Padi	2009	1 904 830	59,11	11 259 085
Banten	Padi	2009	366 138	50,50	1 849 007
Bali	Padi	2009	150 283	58,47	878 764
Nusa Tenggara Barat	Padi	2009	374 279	49,98	1 870 775
Nusa Tenggara Timur	Padi	2009	194 219	31,27	607 359
Kalimantan Barat	Padi	2009	418 929	31,05	1 300 798
Kalimantan Tengah	Padi	2009	214 480	26,98	578 761
Kalimantan Selatan	Padi	2009	490 069	39,93	1 956 993
Kalimantan Timur	Padi	2009	146 177	38,01	555 560
Sulawesi Utara	Padi	2009	114 745	47,85	549 087
Sulawesi Tengah	Padi	2009	211 232	45,14	953 396
Sulawesi Selatan	Padi	2009	862 017	50,16	4 324 178
Sulawesi Tenggara	Padi	2009	98 130	41,51	407 367
Gorontalo	Padi	2009	48 042	53,48	256 934
Sulawesi Barat	Padi	2009	64 973	47,82	310 706
Maluku	Padi	2009	21 252	42,29	89 875
Maluku Utara	Padi	2009	13 711	33,73	46 253
Papua Barat	Padi	2009	10 486	35,27	36 985
Papua	Padi	2009	26 336	37,41	98 511

Sebagai suatu hasil dari pertumbuhan output / produktivitas yang tinggi di pertanian, perbedaan dalam produktivitas  antara pedesaan yang didominasi oleh kegiatan pertanian dan perkotaan dengan industry manufaktur, keuangan, kontruksi, transportasi, dan jasa sebagai sector-sektor utama tidak membesar terlalu cepat bagi migrasi tenaga kerja untuk menahan upah tetap terkait dengan produktivitas.

Dibawah ini data perubahan produksi, luas panen dan produktivitas menurut jenis komoditi padi di Indonesia. Pada table ini ditunjukkan bahwa dari tahun 2007 sampai 2010 produksi padi meningkat sekitar 2.000.000 ton, tetapi pada tahun 2011 menurun 1.000.000 ton atau -1,10%. Begitupun dengan luas lahan dan produktivitasnya, pada tahun 2007 luas lahan padi menunjukan sekitar 12.148.000 ha dan mengalami peningkatan tiap tahun sampai 2010 dengan 13.253.000 ha atau 0,39%. Dan produktivitasnya pun mengalami kenaikan tiap tahunnya yaitu pada tahun 2007 dengan 47,05 ku/ha dan pada tahun 2010 menjadi 50,15 ku/ha dan mengalami penurunan pada tahun 2011 yaitu menjadi 49,80 ku/ha atau 0,70%.

Begitu pula dengan data pada padi sawah yang mengalami kenaikan tiap tahun dari tahun 2007 dengan54.200.000 ton sampai 2010 dengan 63.018.000 ton tetapi mengalami penurunan juga pada tahun 2011 menjadi 62.513.000 ton atau 0,80%. Begitu pula dengan produktivitasnya yang mengalami kenaikan dari tahun 2007 dengan 49,09 ku/ha sampai 2010 dengan 52,00 ku/ha dan pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 51,38 ku/ha atau 1,19% Tapi tidak dengan luas panen pada padi sawah yaitu selalu mengalami keniakan tiap tahun dari 2007 dari 11.041.000 ha sampai 2011 dengan 12.167.000 ha atau naik 0,40%.

Dan pada padi ladang pun di tahun 2007 sampai 2010 produksi mengalami kenaikan yaitu dari 2.958.000 ton sampai 3.451.000 ton dan mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi 3.228.000 ton ini sama dengan jumlah produksi pada tahun 2009 atau mengalami penurunan sekitar 6,46%. Pada luas panennya padi lading mengalami turun naik dari 2007 dengan 1.106.000 ha dan mengalami penurunan di tahun 2008 menjadi sekitar 1.070.000 ha yang kemudian mengalami sedikit kenaikan sampai tahun 2010 yaitu mencapai 1.135.000 ha, dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2011 yaitu dengan luas 1.034.000 ha atau menurun 8,85%.

Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Padi di Indonesia

No.	Jenis komoditi	Tahun					Pertumbuhan
		2007	2008	2009	2010	2011*)	2011 over 2010 (%)
1	Padi
	Produksi (000 Ton)	57.157	60.326	64.399	66.469	65.741	-1,10
	Luas Panen (000 Ha)	12.148	12.327	12.884	13.253	13.201	-0,39
	Produktivitas (Ku/Ha)	47,05	48,94	49,99	50,15	49,80	-0,70
2	Padi Sawah
	Produksi (000 Ton)	54.200	57.170	61.171	63.018	62.513	-0,80
	Luas Panen (000 Ha)	11.041	11.258	11.797	12.119	12.167	0,40
	Produktivitas (Ku/Ha)	49,09	50,78	51,85	52,00	51,38	-1,19
3	Padi Ladang
	Produksi (000 Ton)	2.958	3.156	3.228	3.451	3.228	-6,46
	Luas Panen (000 Ha)	1.106	1.070	1.086	1.135	1.034	-8,85
	Produktivitas (Ku/Ha)	26,73	29,51	29,71	30,42	31,21	2,60

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Tanaman

Keterangan : *) Angka Sementara

C.  Ketahanan Pangan

1.   Pentingnya ketahanan pangan

Ketahan pangan sangatlah penting tidak hanya dilihat dari dari nilai ekonomi dan social tapi, politik juga. Bila didalam negri atau di Indonesia terancam kekurangan pangan atau kelaparan maka staabilitas politik didalam negri pun akan tergaggu. Selain itu ketahanan pangan didalam negri juga penting untuk peran Indonesia di lembaga Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

2.  Konsep Ketahanan Pangan

Konsep ketahanan pangan tercatat dalam UU no.7  tahun 1996 tentang pangan, passal 1 ayat 17 yaitu “ ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan rumah tangga (RT) yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup,  baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.”

Pada tahun 2005, melalui UU no.11/2005. Pemerintah merativikasi kovenan Internasional Hak Ekonomi  Sosial Budaya (kovenan Ekosob) yang berisi tentang tanggung jawab Negara dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas pangan bagi rakyatnya. Konsekuensinya pemerintah harus merubah semua UU tentang Ekosob termasuk U no.7 tahun 1996. Alasannya yaitu :

a.   Perlindungan hak rakyat atas pangan oleh Negara merupakan kewajiban hakiki

b.   UU dapat menjadi penjamin atas pemenuhan tanggung jawab pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya melalui pemenuhan pangan yang berkesinambungan

c.    Krisis pangan yang melanda dunia merupakan pelajaran berharga tentang pentingnya suatu bangsa memiliki kedaulatan atas pangan untuk menjamin kecukupan pangan bagi warga negaranya

d.   Pembangunan ekonomi bisa berkelanjutan jika pemenuhan hak dasar rakyat atas pangan terpenuhi.

3.  Factor Utama Penentu Ketahanan Pangan di Indonesia

Factor yang berpengaruh terhadap kinerja pertnian Indonesia adalah ketersediaan dan kualitas lahan, infrastruktur (khususnya irigasi), teknologi dan kualitas petani dan buruh tani, energy (terutama listrik dan bahan baar minyak), permodalan, dan cuaca.

a.  Lahan

Luas lahan padi menurut provinsi 2007 – 2011 (Ha)

No.	Provinsi	Tahun					Pertumbuhan
		2007	2008	2009	2010	2011*)	2011 over 2010 (%)
1	Aceh	360.717	329.109	359.375	352.281	380.686	8,06
2	Sumatera Utara	750.232	748.540	768.407	754.674	757.428	0,36
3	Sumatera Barat	423.655	421.902	439.542	460.497	461.711	0,26
4	Riau	147.167	147.796	149.423	156.088	145.242	-6,95
5	Riau Kepulauan	117	134	144	396	387	-2,27
6	Jambi	149.888	143.034	155.802	153.897	157.441	2,30
7	Sumatera Selatan	691.467	718.797	746.465	769.478	784.820	1,99
8	Bangka Belitung	9.010	6.266	8.063	8.180	5.286	-35,38
9	Bengkulu	123.853	127.506	132.975	133.629	123.821	-7,34
10	Lampung	524.955	506.547	570.417	590.608	606.973	2,77
11	DKI Jakarta	1.544	1.640	1.974	2.015	1.723	-14,49
12	Jawa Barat	1.829.085	1.803.628	1.950.203	2.037.657	1.964.457	-3,59
13	Banten	356.803	362.637	366.138	406.411	397.021	-2,31
14	Jawa Tengah	1.614.098	1.659.314	1.725.034	1.801.397	1.724.246	-4,28
15	DI Yogyakarta	133.369	140.167	145.424	147.058	150.827	2,56
16	Jawa Timur	1.736.048	1.774.884	1.904.830	1.963.983	1.926.796	-1,89
17	Bali	145.030	143.999	150.283	152.190	152.585	0,26
18	Nusa Tenggara Barat	331.916	359.714	374.279	374.284	418.062	11,70
19	Nusa Tenggara Timur	166.753	187.907	194.219	174.674	195.201	11,75
20	Kalimantan Barat	399.832	423.601	418.929	428.461	444.719	3,79
21	Kalimantan Tengah	229.665	205.684	214.480	247.577	214.373	-13,41
22	Kalimantan Selatan	505.846	507.319	490.069	471.166	489.134	3,81
23	Kalimantan Timur	155.484	157.341	146.177	150.031	140.343	-6,46
24	Sulawesi Utara	103.189	109.951	114.745	119.771	122.108	1,95
25	Gorontalo	44.548	46.942	48.042	45.937	52.811	14,96
26	Sulawesi Tengah	204.342	211.876	211.232	208.628	221.129	5,99
27	Sulawesi Selatan	770.733	836.298	862.017	886.354	889.232	0,32
28	Sulawesi Barat	66.630	72.471	64.973	75.923	76.347	0,56
29	Sulawesi Tenggara	110.498	102.520	98.130	107.751	118.916	10,36
30	Maluku	15.352	19.142	21.252	20.233	21.227	4,91
31	Maluku Utara	14.497	14.831	13.711	16.071	16.783	4,43
32	Papua	22.957	24.461	26.336	26.686	31.198	16,91
33	Papua Barat	8.357	11.467	10.486	9.464	8.283	-12,48
Indonesia		12.147.637	12.327.425	12.883.576	13.253.450	13.201.316	-0,39

Menurut BPS pada tahun 2030 kebutuhan beras di Indonesia mencapai 59 ton. Untuk mendukung kebutuhan tersebut diperlukan luas tanam baru khususnya pada komoditas pangan. Percetakan sawah baru menemui banyak kendala termasuk biaya yang mahal, sehingga tambahan lahan pertanian tiap tahun tidak signifikan disbanding luas areal yang terkontroversi untuk keperluan nonpertanian.

Pada data table diatas dapat dilihat perubahan luas lahan padi di provinsi-provinsi di Indonesia pada tahun 2007-2011. Data menunjukkan provinsi yang memiliki lahan padi yang terluas adalah jawa barat yang selalu meningkat tiap tahunnya, yang tertinggi adalah pada tahun 2010 yaitu 2.037.657 ha lebih luas disbanding jawa timur yang lebih banyak memproduksi padi. Tapi pada tahun 2011 luas lahan di jawa bbarat mengalami penurunan menjadi 1.964.457 ha atau -3,59%. Sedangkan luas lahan padi yang terkecil terdapat pada provinsi kepulauan riau yang memiliki luas lahan padi pada tahun 2007 sebesar 117 ha, dan mengalami kenaikan sampai tahun 2010 dan mencapai luas tertinggi pada tahun 2010 yaitu sebesar 396 ha, sedangkan pada tahun 2011 luas lahan padi di kepulauan riau mengalami penurunan yaitu menjadi 387 ha atau -2,27%.

b.  Infrastruktur

Irigasi merupakan bagian terpenting dari infrastruktur pertanian.ketersediaan jaringan irigasi yang baik dapat meningkatkan volume produsi dan kualitas komoditas pertanian, terutama tanaman pangan. Jaringan irigasi yang baik akan mendorong peningkatan indeks pertanaman. Dari data dibawah ini dapat disimpulkan bahwa luas lahan sawah terbesar dimiliki oleh provinsi jawa timur yang mengalami penurunan tiap tahunnya hingga pada tahun 2006 mencapai 1.096.479 ha, dan mengalami sedikit kenaikan hingga mencapai 1.108.578 ha pada tahun 2008. Sedangkan luas lahan irigasi terendah yaitu pada provinsi kepulauan riau pada tahun 2008 memiliki 113 ha.

Luas Lahan Sawah (Irigasi + Non Irigasi) Menurut Provinsi, 2003-2008 (Ha)

No.	Provinsi	tahun
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	Nanggroe Aceh Darussalam	348.232	346.305	356.649	315.277	312.803	323.010
2	Sumatera Utara	538.180	502.839	462.767	460.486	453.372	478.521
3	Sumatera Barat	225.369	231.939	228.176	229.469	225.774	224.442
4	Riau	128.225	125.966	118.955	124.985	128.242	122.255
5	Jambi	120.552	122.126	117.482	119.242	117.543	116.212
6	Sumatera Selatan	512.510	474.429	484.207	523.922	530.204	569.659
7	Bengkulu	88.432	85.641	84.164	83.885	94.632	89.315
8	Lampung	303.380	316.017	313.621	317.413	342.507	348.732
9	Bangka Belitung	3.186	3.773	4.111	4.048	4.176	3.506
10	Riau Kepulauan			76	82	90	113
11	DKI Jakarta	2.738	2.563	1.866	1.466	1.200	1.200
12	Jawa Barat	934.140	932.337	925.900	926.782	934.845	945.544
13	Jawa Tengah	995.469	996.197	995.972	992.455	990.824	990.652
14	DI Yogyakarta	57.612	56.982	57.188	56.218	55.540	55.332
15	Jawa Timur	1.115.239	1.108.361	1.100.574	1.096.479	1.096.605	1.108.578
16	Banten	207.530	196.589	196.122	198.571	196.370	195.583
17	Bali	81.870	81.557	80.211	79.252	80.251	80.873
18	Nusa Tenggara Barat	226.627	222.968	227.423	227.395	231.129	230.986
19	Nusa Tenggara Timur	103.341	109.070	100.194	112.715	122.649	124.161
20	Kalimantan Barat	253.316	283.021	292.220	321.838	290.392	292.687
21	Kalimantan Tengah	156.645	167.776	159.516	166.703	159.059	157.406
22	Kalimantan Selatan	420.086	423.884	435.940	440.720	471.042	477.336
23	Kalimantan Timur	92.982	89.769	88.846	90.786	92.934	84.235
24	Sulawesi Utara	64.605	59.393	57.969	60.262	61.875	61.133
25	Sulawesi Tengah	121.670	120.049	113.715	119.463	128.250	129.016
26	Sulawesi Selatan	619.084	626.634	558.935	552.940	560.919	567.408
27	Sulawesi Tenggara	66.939	69.432	57.760	57.271	78.524	88.635
28	Gorontalo	27.598	25.955	25.561	25.668	27.794	31.327
29	Sulawesi Barat			60.531	54.323	50.800	53.220
30	Maluku	8.401	8.542	8.542	8.657	10.035	11.461
31	Maluku Utara	11.867	11.867	11.867	11.867	11.782	13.630
32	Papua Barat	4.719	6.290	7.051	7.735	8.395	9.116
33	Papua	36.021	36.021	28.970	28.970	26.397	29.549
Total		7.876.565	7.844.292	7.763.081	7.817.345	7.896.954	8.014.833

c.   Teknologi dan Sumber Daya Manusia

Teknologi dan SDM menentukan keberhasilan Indonesia dalam mencapai ketahanan pangan. Teknologi dan SDM  merupakan dua factor produksi yang sifatnya komplementer dan berlaku disemua sector ekonomi, termasuk pertanian.

Di Indonesia kualitas SDM di pertanian sangat rendah disbanding sector-sektor ekonomi lainnya.

Presentase petani menurut tingkat pendidikan formal di Indonesia tahun 2003 (%)

Tingkat pendidikan	Jawa	Di luar jawa	Indonesia
Tidak ada pendidikan	34,44	28,83	31,62
Hanya premier	48,07	41,93	44,98
Sekunder	15,8	27,56	21,71
Tersier	1,69	1,68	1,69
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber; BPS

Dapat disimpulkan bahwa petani berpendidikan rendah terbanyak terdapat didaerah pulau jawa yaitu premier atau sekolah dasar (SD) sekitar 48,07% dari jumlah seluruh petani di pulau jawa. Sedangkan pendidikan sekunder atau menengah tertinggi yaitu diluar pulau jawa sekitar 27,56% dari jumlah petani diluar pulau jawa. Secara keseluruhan para petani di Indonesia kebanyakan memiliki tingkat pendidikan hhanya premier atau sekolah dasar (SD).

d.  Energy

Energy sangat penting dalam kegiatan pertanian, contohnya listrik atau bahan bakar minyak (BBM) yang digunakan oleh petani dalam kegiatan bertaninya (dalam penggunaan traktor).  Kenaikan BBM pada era reformasi mengakibatkan naiknya biaya produksi dan akan mengurangi keuntungan petani. Selain itu kenaikan harga BBM membuat biaya transportasi naik , ini tercermin dalam menurunnya nilai tukar petani pada saat itu.

Pada table dibawah ini menunjukan perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) pada tahun 2011. Dapat terlihat selama tahun 2011 NTP naik tiap bulannya, walaupun tidak signifikan tetapi NTP mengalami kenaikkan yang pasti. Yaitu pada januari NTP sekitar 103,01 dan di bulan November sekitar 105,64 dalam waktu 1tahun NTP mengalami kenaikan hanya sekitar 2,63

Perkembangan NTP selama tahun 2011

Bulan	Rincian
	Indeks diterima (IT)	Indeks dibayar (IB)	NTP
Januari	135,72	131,76	103,01
Februari	136,36	131,96	103,33
Maret	136,34	131,95	103,32
April	136,53	131,40	103,91
Mei	137,38	131,46	104,50
Juni	138,25	131,92	104,79
Juli	139,099	132,63	104,87
Agustus	140,27	133,45	105,11
September	140,71	133,80	105,17
Oktober	141,37	133,99	105,51
November	142,05	134,47	105,64

Sumber; BPS 2011

e.  Modal

Salah satu penyebab rapuhnya ketahanan pangan adalah keterbatasan dana di dalam negri. Kekurangan modal juga menjadi penyebab banyak petani tidak memiliki mesin giling sendiri. Padahal jika para petani masing-massing memiliki mesin sendiri maka distribusi bertambah pendek dan kesempatan para petani untuk mendapatkan keuntungan lebih besar.

Alokasi kredit menurut sector, 2004- maret 2008 (triliun rupiah)

Sector	2004	2005	2006	2007	2008	% pertumbuhan 2008 terhadap 2007
Pertanian	33,14	37,17	43,21	43,23	57,05	31,96
Petambangan	7,81	8,12	11,15	15,74	28,85	83,29
Perindusrian	144,91	171,28	180,28	183,48	213,16	16,17
Listrik,gas & air	5,98	5,36	5,22	5,63	9,91	76,02
Konstruksi	19,97	26,98	33,82	33,62	44,67	32,86
Perdagangan, restoran & hotel	113,07	135,83	156,93	167,54	213,97	27,71
Pengangkutan, pergudangan & komunikasi	17,66	19,82	26,41	25,99	40,58	56,13
Jasa dunia usaha	56,35	72,62	74,99	82,09	114,77	39,80
Jasa social/ masyarakat	8,04	10,02	10,28	10,44	12,8	22,60
Lain-lain	152,49	208,37	224,73	232,58	300,27	29,10

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pertanian bukan sector terbesar dalam penerimaan kredit dari sumber-sumber formal, khususnya perbankan. Alasanya yaitu karna pertanian padi bukan merupakan bisnis yang menghasilkan keuntungan besar dan ini berarti bukan jaminan bagi perbankan kalu pinjaman dapat dikembalikan. Selain itu karna tidak adanya asset yang bisa digunakan sebagai agunan, seperti rumah atau tanah.

Pada data dapat dilihat kalau pertanian pada tahun 2004 mendapat kredit sebesar 33,14 triliun rupiah dan pada tahun 2008 mendapat kredit sekitar 57,05 triliun rupiah, dengan presentase pertumbuhan dari tahun 2007 ke 2008 sekitar 31,96%. Ini lebih rendah dibanding perindustrian yang mendapat alokasi kredit pada tahun 2004 sekitar 144,91 triliun rupiah dan pada tahun 2008 sekitar 213,16 triliun rupiah, dengan presentase pertumbuhan dari tahun 2007 sampai 2008 sekitar 16,17%. 

f.   Cuaca

Pemanasan global menimbulkan musim hujan dan musim kemarau yang tak terkendali. Pola tanam dan estimasi produksi pertanian serta persediaan stok pangan jadi sulit diprediksi dengan baik. pertanian merupakan sector yang paling rentan terkena dampak perubahan iklim, apalagi kekeringan yang berkepanjangan. Sedangkan pertanian membutuhkan air yang tidak sedikit.

Dampak langsung dari pemanasan global terhadap pertanian di Indonesia yaitu penurunan produktivitas dan tingkat produksi sebagai akibat terganggunya siklus air. Perubahan pola hujan dan meningkatnya frekuensi anomaly cuaca ekstrim yang mengakibatkan pergeseran waktu, musim dan pola tanam.

 

 

Kesimpulan

Di Indonesia, pertanian merupakan salah satu sector penting, karna dapat mempengaruhi Pendapatan Domestic Bruto (PDB). Maka dari itu, perlu adanya pembangunan dibidang di bidang pertanian tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan revolusi hijau pada masa Orde Baru. Yang tujuannya untuk meningkatkan produktivitas di sector pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan untuk mendukung pembangunan industry nasional.

Perkembangan sector pertanian dapat dilihatdari kontribusi PDB dan pertumbuhan output. Yang dari data menunjukan bahwa:  kontribusi PDB tiap tahunnya meningkat. Sedangkan pada table data pertumbuhan output dan produktivitas menunjukan luas panen Indonesia pada tahun 2009 adalah yang paling luas dibandingkan provinsi lain yaitu 12.883.576 ha, sedangkan yang terkecil dimiliki oleh kepulauan riau hanya sekitar 144 ha. Dari data ini juga dapat dilihat provinsi yang memiliki produktivitas yag tertinggi adalah jawa timur sebesar 59,11 ku/ha dengan produksi 11.259.085 ton, sedangkan provinsi yang memiliki produktivitas rendah yaitu Bangka Belitung 24,64 ku/ha dengan produksi 19 864 ton.

Ketahanan pangan erat kaitannya dengan pertanian karna mencerminkan kenmampuan  Negara tersebut dalam keberhasilan pembangunan disektor pertania. Konsep ketahanan pangan terdapat pada UU no.7 tahun 1996, pasal 1 ayat 17 tentang pangan yang berisi “ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan rumah tangga (RT) yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup,  baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.” Tetapi walupun bergitu banyak yang berpendapat UU tersebut tidak sesuai dan harus dirubah.

Ketahanan pangan sanggat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas lahan, infrastruktur (khususnya irigasi), teknologi dan kualitas petani dan buruh tani, energy (terutama listrik dan BBM), permodalan dan cuaca.

Daftar pustaka

-          Dr. Tulus T.H Tambunan, Perekonomian Indonesia- Pertanian dan tanaman pangan

-          www.Deptan.go.id

-          www.BPS.go.id

-          Litbang.deptan.go.id

-          BKPM.go.id

-          Kementrian pertanahan

-          www.bappenas.go.id/get-file-server/node/11562/

-          www.bps.go.id/brs_file/pdb_banner1.pdf

-          http://www.deptan.go.id/infoeksekutif/tan/TP%20ATAP%202010%20ASEM%202011/lp%20padi.htm

Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan

A.     permasalahan  pokok

Ada 2 masalah besar yang di hadapi oleh Indonesia adalah : keseenjangan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Mennjelang akhir dekade 1970-an, pemerintah sudah menyadari buruknya kualitas pembangunan yang dihasilkan dengan strategi tersebut. Maka dari itu pada pelita III strategi pembangunan diubah, tak lagi hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi. Tapi juga peningkatan kesejah teraan masyarakat menjadi tujuan utama pembangunan.  Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yaitu dengan program-program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Program tersebut antara lain : Inpres Desa Tertinggal (IDT), pengembangan industri kecil dan rumah tangga, transmigrasi, pelatihan/ pendidikan, dll. Tapi, tiba-tiba krisis ekonomi terjadi yang diawali krisis nilai tukar rupiahdan salah satu akibatnya adalah jumlah orang miskin dan perbedaan (gap) dalam distribusi pendapatan ditanah air membesar, bahkan jauh lebih burukdibanding sebelum krisis.

B.      Hubungan antara perrtumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan

Ada suatu korelasi positif antara laju pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan yaitu : semakin tinggi pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) atau semakin besar pendapatan perkapita semakin besar perbedaan antara rakyat miskin dan yang kaya. Jantti (1997) dalam studinya membuat suatu kesimpulan bahwa semakin membesarnya ketimpangan dalam distribusi pendapatan dinegara-negara tersebut dikarnakan oleh pergeseran-pergeseran demografi, perubahan kebijakan-kebijakan publik.

Literature mengenai evolusi atau perubahan kesenjangan pendapatan pada awalnya didominasi dengan memakai data lintas Negara dan data deret waktu dari sejumlah survey/ observasi ditiap Negara. Simon Kuznets mengemukakan adanya suatu relasi antara kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan perkapita yang membentuk huruf U terbalik. Hipotesis huruf U terbalik ini didasarkan pada argumentasi teori lewis mengenai perpindahan penduduk dari desa ke kota. Daerah pedesaan yang sangat padt pebduduknya mengakibatkan tingkat upah disektor pertanian sangat rendah dan membuat suplai tenaga kerja dari pertanian ke industry tidak terbatas. Proses perpindahan tenaga kerja yang berasal dari pertanian telah diserap oleh industry, perbedaan pendapatan perkapita antara desa dan kota menjadi kecil atau tidak lagi ada. Hasil ini diinterpretasikan sebagai evolusi dari distribusi pendapatan dalam proses transisi dari suatu ekonomi pedesaan ke ekonomi perkotaan yaitu : pada awal proses pembangunan, ketimpangan pendapatan bertambah besar sebagai akibat dari proses urbanisasi dan industrialisai, tetapi setelah itu pada tingkat pembangunan yang lebih tinggi atau akhir dari proses pembangunan ketimpangan  menurun, yaitu pada saat ektor industry di perkotaan sudah dapat menyerap sebagian besar dari tenaga kerja yang dating dari pedesaan (sector pertanian), atau pada saat pangsa pasar pertanian lebih kecil didalam produksi dan penciptaan pendapatan.

C.      Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan

Dasar teori dari korelasi antara pertumbuhan pendapatan perkapita dan tingkat kemiskinan tidak berbeda dengan kasus pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan dalam distribusi pendapatan.  Mengikuti hipotesis Kuznets, pada tahap awal dari proses pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung meningkat, dan ada pada saat mendekati tahap akhir dari pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Faktor lain adalah : derajat pendidikan tenaga kerja dan struktur ekonomi.

Kemiskinan tidak hanya berkorelasi dengan pertumbuhan output agregat atau PDB (produk Domestik Bruto) atau PN (Pendapatan Nasional), tapi juga dengan pertumbuhan-output di sektor-sektor ekonomi seara individu.

Dalam akhir 1990-an, term pertumbuhan yang prokemiskinan (PPG), diiefinisikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang membuat penurunan kemiskinan yang  signifikan. Didalam literature muncul 2 pendekatan yaitu : pendekatan pertama memfokuskan pada keyakinan bahwa orang-orang miskin pasti mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi walaupun tidak proposional. Pendekatan kedua fokus pada percepatan laju petumbuhan pendapatan dari kelompok miskin lewat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan dengan memperbesar kesempatan bagi rakyat miskin untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan, yang hasilnya memperbesar laju penurunan kemiskinan.

Hasil-hasil dari sejumlah studi mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi atau peningkatan output dan kemiskinan menghasilkan suatu dasar kerangka pemikiran, yaitu efek trickle-down dari peertumbuhan ekonomi dalam bentuk peningkatan kesempatan kerja atau pengurangan pengangguran dan peningkatan upah/ pendapatan dari kelompok miskin. Maka dari itu ada mekanisme yang diperlukan untuk memfasilitasi trickle-down dari keuntungan pertumbuhan ekonomi kepada kelompok miskin, pertumbuhan ekonomi menjadi suatu alat yang efektif bagi pengurangan kemiskinan.

D.     Beberapa indikator kesenjangan dan kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, ada tiga indicator yang di perkenalkan oleh Foster dkk, yang sering digunakan didalam studi empiris. Pertama, presentase dari populasi yang hidup di dalam keluarga dengan pengeluaran konsumsi perkapita dibawah garis kemiskinan. Kedua, menggambarkan dalamnya kemiskinan disuatu wilayah yang diukur dengan Indeks Jarak Kemiskinan (IJK). Ketiga, diukur dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (IKK). Selain itu para peneliti tertarik pada dua factor lain, yaitu rata-rata besarnya kekurangan pendapatan rakyat miskin dan besarnya ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara rakyat miskin. Yang berarti, factor-faktor lain tidak berubah, tambah tinggi rata-rata besarnya kekurangan pendapatan rakyat miskin tambah besar gap pendapatan antar rakyat miskin dan kemiskinan akan tambah besar.

E.      Kesenjangan dan kemiskinan di Indonesia

Tingkat kemiskinan antar Negara berbeda, itu disebabkan oleh kondisi social, ekonomi, demografi, politik, kelembagaan, dan kebijakan yang berbeda.

Di Indonesia dalam perriode 1990-an kemiskinan meningkat akibat krisis ekonomi 1997/1998, dan peningkatan tersebut lebih besar di perkotaan daripada di pedesaan. Hal ini dikarnakan oleh ekonomi perkotaan yang didominasi oleh sektor-sektor nonpertanian yang sangat tergantung pada impor, modal asing, dan hutang luar negri lebih dipukul oleh krisis tesebut dibandingkan ekonomi pedesaan yang didominasi oleh sector pertanian yang lebih tergantung pada sumber-sumber daya produksi dalam negri.  Selain angka kemiskinan, ada sejumlah indicator lainnya yang dapat digunakan sebagai proxy dari kondisi kemiskinan disuatu Negara. Salah satunya, adalah tingkat kelparan atau jumlah anak yang kurang gizi.

Pada awal orde baru tahun 1966, rata-rata pendapatan massyarakat Indonesia hanya sekitar 50 dolar AS pertahun, dan lebih dari 80% dari populasi hidup dipedesaan atau sector pertanian, yang kebanyakan adalah petani kecil atau marjinal. Pada tahun 1969 pemerintah orde baru mulai melaksanakan pembangunan dengan mencanangkan Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama(Repelita I) dan sejak itu dengan kebijakan ekonomi terbuka, investasi dan bantuan keuangan dari luar negri membanjiri Indonesia.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut, pendapatan rata-rata perkapita di Indonesia mengalami suatu peningkatan yang pesat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan tersebut juga memberi suatu kontribusi yang besar terhadap pengurangan kemiskinan yang terjadi tiap tahun selama periode orde baru. Selain tingkat kemiskinan, ada dua hal lain yang juga harus diperhatikan dalam membahas kemiskinan di Indonesia, yaitu : kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. Semakin besar nilai kedua indeks ini disebuah Negara mencerminkan semakin seriusnya persoalan kemiskinan dinegara tersebut.

Variasi dalam perubahan kemiskinan antarprovinsi ini disebabkan oleh perbedaan antarprovinsi dalam banyak hal, seperti laju pertumbuhan ekonomi dan sifatnya, struktur ekonomi, kondisi infrastruktur, tingkat keparahan krisis yang dialami oleh ekonomi provinsi, dan juga implementasi di tingkat provinsi dari program-program anti kemiskinan, khususnya pada masa krisis, dari pemerintah pusat. Pemerintahan orde baru juga bisa menjaga tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan tidak meningkat secara berarti pada saat ekonomi mengalami pertumbuhan pesat.

Studi-studi mengenai distribusi pendapatan di Indonesia pada umumnya menggunakan data BPS mengenai pengeluaran konsumsi rumah tangga dari survey  Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Data pengeluaran konsumsi dipakai sebagai suatu pendekatan (Proxy) untuk mengukur distribusi pendapatan masyarakat.

Keberhasilan suatu pembangunan ekonomi tidak dapat hanya diukur dari laju pertumbuhan output atau peningkatan pendapatan secara agregat atau perkapita. Hasil dari upaya pemerintah selama orde baru untuk meningkatkan pemerataan pendapatan bisa dilihat pada perkembangan perkembangan koefisien Gini sejak 1965 hingga 1999 dengan memakai data SUSENAS.

Secara teoretis, perubahan pola distribusi pendapatan dipedesaan dapat disebabkan oleh factor-faktor berikut ini :

1.      Akibat arus penduduk/ tenaga kerja dari pedesaan ke perkotaan yang selama orde baru berlangsung sangat pesat.

2.      Struktur pasar dan besarnya distorsi yang berbeda di perdesaan dengan di perkotaan.

3.      Dampak posif dari proses pembangunan ekonomi nasional, yaitu sebagai berikut :

a.      Semakin banyak kegiatan ekonomi da pedesaan di luar sector pertanian yang menyebabkan bertambahnya jumlah kesempatan kerja dipedesaan dan juga menambah pendapatan petani.

b.      Tingkat produktivitas dan pendapatan riil tenaga kerja disektor pertanian meningkat.

c.       Potensi SDA yang ada di pedesaan semakin baik.

F.       Pertanian sumber utama kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu fenomena atau proses multidimensi, yang artinya kemiskinan disebabkan oleh banyak factor. Di Indonesia kemiskinan merupakan suatu fenomena yang erat kaitannya dengan kondisi sosial dipedesaan pada umumnya dan di sector pertanian pada khuusnya. Sector terbesar dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia selama ini adalah pertanian. Penurunan daya serap pertanian terhadap pertumbuhan tenaga kerja relative dibandingkan sector lain juga terjadi di banyak Negara lainnya, yang merupakan salah satu cirri proses transformasi ekonomi yang terjadi seiring dengan proses pembangunan ekonomi jangka panjang.

Penduduk disektor pertanian pada umumnya selalu lebih miskin dibandingkan penduduk yang sumber pendapatan utamanya dari sector-sector lainnya. Mengenai keterkaitan antara pendapatan petani dan lahan yang dimiliki/ kuasainya, tidak heran jika konferensi Internasional tentang pembaruan Agraria dan pembangunan pedesaan atau ICARRD 2006 di Porto Alegre, Brazil, mengeluarkan suatu kesepakatan bersama dari semua Negara peserta yang menegaskan bahwa hanya dengan pengaturan kembali struktur agraria atau penguasaan tanah, kemiskinan bisa diberantas dan sekaligus kedaulatan dan kepasstian pangan bisa tercapai. Di dalam literature perdagangan Internasional, pertukaran dua barang yang berbedadi pasar dalam negri dalam nilai mata uang nasional disebut dasar tukar dalam negri.

Di Indonesia petani beras di dalam negri mengalami persaingan yang sangat ketat, termasuk dengan impor. Karna beras adalah makanan pokok, maka permintaan beras lebih dipengaruhi oleh jumlah manusia dan pendapatan massyarakat, bukan oleh harga. Sedangkan dari sisi biaya produksi, factor utama adalah harga pupuk, yang bagi banyak petani padi terlalu mahal. Hal ini tidak terlalu disebabkan oleh volume produksi atau suplai pupuk didalam negri yang terbatas, tapi oleh adanya distorsi di dalam system pendistribusiannya.

G.     Kebijakan anti-kemiskinan

Kebijakan anti-kemiskinan dan distribusi pendapatan mulai muncul sebagai salah satu kebijakan yang sangat penting dari lembaga-lembaga dunia.

Pada ttahun 2000, Bank Dunia muncul dengan suatu kerangka kerja analisis yang baru untuk memerangi kemiskinan yang di bangun di atas tiga pilar, yaitu : pemberdayaan, keamanan, dan kesempatan. Menurut ADB (1999), ada tiga pilar dari suatu strategi penurunan kemiskinan, yaitu :

1.      pertumbuhan berkelanjutan yang pro-kemiskinan

2.      pengembangan social yang terdiri atas pengembangan SDM, modal social, perbaikan status dari perempuan, dan perlindungan social

3.      manajemen ekonomi makro dan pemerintahan yang baik, yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dari dua pilarpertama

8 target yang harus dicapai yang salah satunya fokus langsung terhadap permasalahan kemiskinan, yaitu :

1.      meniadakan kemiskinan dan kelaparan ekstrem

2.      mencapai pendidikan dasar secara universal

3.      meningkatkan kesejahteaan jender dan memberdayakan wanita

4.      mengurangi tingkat kematian anak

5.      memperbaiki kesehatan ibu

6.      memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya

7.      menjamin kelestarian lingkungan hidup

8.      membentuk sebuah kerja sama global untuk pembangunan

intervensi jangka pendek adalah terutama pembangunan sector pertanian, usaha kecil dan ekonomi pedesaan. Intervensi lainnya yang termasuk intervensi jangka pendek adalah manajemen lingkungan dan SDA.

Sedangkan intervensi jangka menengah dan panjang yang penting adalah :

1.      pembangunan/ penguatan sector swasta

2.      kerjasama Regional

3.      manajemen pengeluaran pemerintah (APBN) dan administrasi

4.      desentralisasi

5.      pendidikan dan kesehatan

6.      penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan

7.      pembagian tanah pertanian yang merata

kebijakan anti kemiskinan di Indonesia terefleksi dai besarnya pengeluaran dalam APBN untuk membiayai program-program pemberantasan kemiskinan di tanah air. Pengeluaran untuk memberantas kemiskinan diberikan dalam dua bentuk, yaitu : yang pertama dalam bentuk uang, subsidi beras, pelayanan kesehatan dan gizi, dan pendidikan. Yang kedua, penciptaan kesempatan kerja.

Referensi :

-          Perekonomian Indonesia ( Dr. Tulus T.H. Tambunan)

SEJARAH EKONOMI INDONESIA

Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dijelaskan bahwa sistem ekonomi yang diterapkan Indonesia tak lepas dari prinsip-prinsip dasar yang tercancum dalam Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan-ketentuan dasar konstitusional tentang kehidupan ekonomi berdasarkan pancasila dan UUD 1945(sebelum diamandemen) taercantum pada pasal-pasal berikut: 27, 33 dan 34 UUD 1945.


Pada pasal 33 menetapkan 3 hal:


1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan


2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak


3. SDA dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat


Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak.


Sedangkan pasal 34 menetapkan bahwa masyarakat miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.


1. Masa penjajahan Belanda


Sistem ekonomi yang diterapkan Indonesia selama penjajahan belanda dibagi jadi 3 bagian, yaitu :


a. Sistem merkantilisme (VOC) 1600-1800

Adalah sistem ekonomi yang ditandai dengan adanya campur tangan pemerintah secara ketat dan menyeluruh dalam kehidupan perekonomian untuk memupuk kekayaan sebanyak-banyakanya sebagai ukuran kekayaan, kesejahteraan dan kekuasaan yang dimiliki Negara tersebut.


Belanda melimpahkan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda kepada VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie), sebuah perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda, sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis lain.

VOC diberi hak Octrooi, yang antara lain meliputi :


1. Hak mencetak uang


2. Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai


3. Hak menyatakan perang dan damai


4. Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri


5. Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja

Dalam hal ini VOC melakukan penekanan terhadap peningkatan ekspor dan membatasi impor.

b. Sistem Monopoli (Tanam Paksa) 1830-1870
Adalah sistem ekonomi yang memusatkan kegiatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli dibidang tertentu yang dapat merugikan rakyat. Tujuannya adalah untuk memproduksi berbagai komoditi yang ada permintaannya di pasaran dunia sejak tahun 1620, VOC hanya menguasai komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di Eropa, yaitu rempah-rempah. Kota-kota dagang dan jalur-jalur pelayaran yang dikuasainya adalah untuk menjamin monopoli atas komoditi itu. Dengan memonopoli rempah-rempah, diharapkan VOC akan menambah isi kas negri Belanda, dan dengan begitu akan meningkatkan pamor dan kekayaan Belanda. Ditambah dengan diterapkan Preangerstelstel, yaitu kewajiban menanam tanaman kopi bagi penduduk Priangan. . Sejak saat itu, diperintahkan pembudidayaan produk-produk selain kopi dan rempah-rempah, yaitu gula, nila, tembakau, teh, kina, karet, kelapa sawit, dll. Sistem ini jelas menekan penduduk pribumi, tapi amat menguntungkan bagi Belanda, apalagi dipadukan dengan sistem konsinyasi (monopoli ekspor). Setelah penerapan kedua sistem ini, seluruh kerugian akibat perang dengan Napoleon di Belanda langsung tergantikan berkali lipat.


Dalam sistem ini masyarakat diwajibkan menanam tanaman komoditas ekspor dan menjual hasilnya ke gudang-gudang pemerintah untuk kemudian dibayar dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Bagi masyarakat pribumi, ini tentu memeras keringat dan darah mereka, apalagi aturan kerja rodi juga masih diberlakukan. Namun segi positifnya adalah, mereka mulai mengenal tata cara menanam tanaman komoditas ekspor yang pada umumnya bukan tanaman asli Indonesia, dan masuknya ekonomi uang di pedesaan yang memicu meningkatnya taraf hidup mereka. Bagi pemerintah Belanda, ini berarti bahwa masyarakat sudah bisa menyerap barang-barang impor yang mereka datangkan ke Hindia Belanda. Dan ini juga merubah cara hidup masyarakat pedesaan menjadi lebih komersial, tercermin dari meningkatnya jumlah penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi nonagraris.


c. Sistem ekonomi Kapitalis Liberal, 1870-1945
Adanya desakan dari kaum Humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga pribumi ke arah yang lebih baik, mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mengubah kebijakan ekonominya. Sistem Ekonomi ini lebih rentan terhadap krisis ekonomi tetapi produksi yang dibuat berdasarkan atas kebutuhan masyarakat.

Pada akhirnya, sistem ini bukannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi, tapi malah menambah penderitaan, terutama bagi para kuli kontrak yang pada umumnya tidak diperlakukan layak.

Sistem-sistem ekonomi ini meninggalkan kemelaratan, namun disisi lain memberi pengetahuan tentang bercocok tanam, sistem uang dan budaya industri. Pada masa itu, Indonesia adalah pengekspor terbesar sejumlah komoditas primer. Pada dekade 1930an bank-bank bermunculan, industri manufaktur berkembang pesat yang dimotori oleh industri gula. Pasar modal muncul dan modal asing masuk dalam jumlah yang besar. Namun perkembangan ekonomi yang pesat itu tidak memberi peningkatan kesejahteraan bagi rakyat.


2. Pemerintahan Orde Lama
Walaupun indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya tetapi indonesia masih menglami perang dengan belanda selama dekade 1950 hingga 1965, akibatnya Indonesia mengalami gejolak politik dalam negri. keadaan perekonomian Indonesia sangat buruk, laju pertumbuhan rata-rata turun drastis. Selain itu, Indonesia mengalami defisit saldo neraca pembayaran dan defisit APBN terus membesar dari tahun ke tahun. Kegiatan produksi disektor pertanian dan industri manufaktur pun sangat rendah.

Dapat disimpulkan, buruknya perekonomian indonesia selama pemerintahan Orde Lama dikarnakan rusaknya infrastruktur ekonomi fisik maupun non fisik selama pendudukan jepang.

Kebijakan ekonomi yang paling penting yang dilakukan pada kabinet Hatta adalah reformasi moneter melalui devaluasi mata uang nasional dan pemotongan nilai uang sebesar 50% atas semua uang kertas yang beredar.

Pada masa kabinet Natsir, pertama kalinya dirumuskan suatu perencanaan pembangunan ekonomi yang disebut Rencana Urgensi Perekonomian(RUP). RUP ini digunakan oleh kabinet berikutnya untuk merumuskan rencana pembangunan ekonomi 5 tahun(Repelita).

Pada masa kabinet Sukiman, kebijakan-kebijakan penting yang diambil adalan nasionalisasi De Javasche Bank yang menjadi Bank Indonesia(BI) dan penghapusan sistem kurs berganda.


Pada kabinet Wilopo, langkah-langkah yang diilakukan untuk memulihkan perekonomian Indonesia adalah pertama kalinya memperkenalkan konsep anggaran berimbang dalam APBN, memperketat impor, melakukan nasionalisasi angkatan bersenjata melalui modernisasi dan pengurangan jumlah personil, dan pengiritan jumlah pengeluaran pemerintah.


Pada masa abinet Ali I, langkah yang dilakukan dalam bidang ekonomi walaupun sedikit tidak berhasil adalah pembatasan impor dan sistem uang ketat.


Pada masa kabinet Baharuddin tindakan ekonomi yang dilakukan adalah liberalisasi impor, kebijakan uang etat untuk menekan laju uang beredar, penyempurnaan Program Benteng, mengeluarkan kebijakan yang memperbolehkan modal(investasi) asing masuk ke Indonesia, pemberian bantuan khusus pada pangusaha-pengusaha pribumi dan pembatalan(sebelah pihak) Persetujuan Koferensi Meja Bundar untuk menghilangkan sistem ekonomi kolonial atau menghapuskan dominasi perusahaan-perusahaan Belanda dalam Perekonomian Indonesia.


Dilihat dari aspek politiknya selama periode orde lama, dapat dikatakan Indonesia pernah mengalami sistem politik yang sangat demokrasi. Namun, semua itu menyebabkan kehancuran politik dan perekonomian nasional.


Selama periode 1950an struktur ekonomi Indonesia masih peninggalan zaman kolonialisasi. Sektor formal/modern yang memiliki kontribusi lebih besardaripada sektor informal/tradisional terhadap output nasional atau PDB yang di dominasi oleh perusahaan-perusahaan asing yang kebanyakan berorientasi ekspor.


Struktur ekonomi itu disebut dual societies, yang artinya dalah salah satu karakteristik utama dari NSB yang merupakan warisan kolonialisasi. Dualisme didalam suatu ekonomi seperti ini terjadi karna pada masa penjajahan pemerintah yang berkuasa menerapkan diskriminasi dalam kebijakan-kebijjakannya. Diskriminasi ini diterapakan untuk membuat perbedaan dalam kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi tertentu antara penduduk asli dan orang-orang non pribumi.


Keadaan ekonomi Indonesia, setelah dilakukan nasionalisasi terhadap semua perusahaan asing Belanda, menjadi lebih buruk dibanding pada saat dijajah oleh Belanda, ditambah lagi tingkat inflasi yang tinggi. Selain kondisi politik didalam negri yang tidak mendukung, buruknya pemeritahan Indonesia pada masa Orde lama disebabkan juga karna keternatasan faktor-faktor produksi.


Pada akhir september 1965 ketidakstabilan politik Indonesia mencapai pncaknya dengan terjadinya kudera yang gagal pada Partai Komunis Indonesia(PKI). Sejak saat itu terjadi perubahan politik yang drastis di dalam negri yang mengubah sistem ekonomi yang dianut Indonesia pada masa Orde lama dari sosialis menjadi semikapitalis.


3. Pemerintahan Orde Baru
Dalam Orde Baru ini pemerintah lebih ditunjukkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial tanah air. Pada masa ini Indonesia kembali menjalin hubungan baik dengan pihak barat dan menjauhi komunis. Sebelum rencana pembangunan melalui repelita, pemerintah lebih dulu melakukan pemulihan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik, serta rehabilitasi ekonomi dalam negri. Tujuannya yaitu untuk menekan kembali tingkat inflasi,, mengurangi defisit keuangan pemerintah, dan menghidupkan kembali kegiatan produksi, termasuk ekspor. Ditambah lagi dengan penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun(Repelita) secara bertahap. Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan yaitu : kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan.


Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proses industrialisasi dalam skala besar. Awalnya pemerintah memusatkan pembangunan pada sektor-sektor tertentu secara potensial dapat menyumbangkan nilai tambah yang besar dalam waktu yang tidak panjangdan hanya di pulau jawakarnna fasilitas infrastruktur dan sumber daya manusia relatif lebih baik. Dengan sumber daya yang sangat terbatas pada saat itu maka sulit untuk memperhatikan pertumbuhan dan pemerataan pada waktu yang bersamaan.


Tujuan utama pelaksanaan repalita I adalah untuk membuat Indonesia menjadi swasembada terutama kebutuhan beras. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah melakukan penghijaun disektor pertanian proses pembangunan sangat cepat dengan laju pertumbuhan rata-rata yang cukup tinggi pertahun.


Repelita II (1 April 1969 – 31 Maret 1974) Trilogy pembangunan diubah urutannya menjadi :


· Pertumbuhan ekonomi


· Pemerataan


· Stabilitas Nasional


Kebijakan ekonomi yang terkenal adalah adanya KNOP 15 tanggal 15 November 1978, yang berisi :


· Masyarakat harus mencintai produk dalam negeri


· Mendorong ekspor


· Memberikan tariff spesifik bagi barang impor


Repelita III Trilogy pembangunan berubah menjadi :


· Pemerataan pembangunan dan hasil2nya


· Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi


· Stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis


Pada masa ini terdapat kebijakan devaluasi(kebijakan menurunkan mat uang) dan juga adanya kebijakan deregulasi(kebijakan menguranngi berbagai faktor yg melindungi industri perbankan dari masalah2 suatu perekonomian) perbankan oleh Soemarlin.


Pada Repeliita VI orientasi kebijakan-kebijakannya mengalami perubahan dari penekanan hanya pada pertumbuhan ke pertumbuhan dengan pemerataan.


Keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia pada zaman soeharto dikarnakan presiden soeharto jauh lebih baik dibanding pada masa Orde Lama dalam menyusun rencana, strategi, dan kebijakan pembangunan ekonomi. Selain itu dikarnakan 3 hal, yaitu : penghasilan ekspor yang sangat besar dari minyak, pinjamann luar negri, dan PMA di dalam pembangunan ekonomi Indonesia meningkat tajam.


Dalam usaha menghilangkan dampak negatif dari pertumbuhanekonomi yang tinggi terhadap kesenjangan dan kemiskinan, atau memperkecil efek trade off antara pertumbuhan dan kesenjangan atau kemiskinan.


Kebijakan-kebijakan ekonomi selama masa Orde baru telah menghasilkan suatu proses transformasi ekonomi yang pesat dan laju ekonomi yang tinggi. Tetapi Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.


4. Pemerintahan Transisi

Pada tahun 1997 nilai tukar bath Thailand terhadap dolar AS mengalami guncangan hebat akibat investor asing mengambil keputusan jual, karna tidak percaya lagi dengan pereonomian negara tersebut.


Yang terjadi di Thailand tersebut merembet ke Indonesia dan beberapa negara Asia lain, ini adalah awal krisis keuangan di Asia. Di Indonesia nilai tukar rupiah terus melemah untuk mencegah keadaan yang lebih buruk, pemerintah Orde baru mengambil langkah kongkrit yaitu : menunda proyek-proyek senila Rp.39 triliun dalam mengimbangi keterbatasan anggaran belanja negara yang sangat dipengaruhi oleh perubahan nilai rupiah. Akan tetapi tetap saja, cadangan dolar As di BI makin menipis. Akhirnya pemerintah Indonesia secara resmi meminta bantuan kepada IMF. Lembaga keuangan internasional tersebut mengumumkan paket bantuan kepada Indonesia mencapai 40 miliar. Paket program pemulihan tersebut diharapkan nilai rupiah menguat dan stabil kembali. Tetapi kenyataannya nilai rupiah terus merosot dan membuat kepercayaan masyarakat di dalam dan luar negri pun merosot. Dan dibuatlah kesepakatan yang mengandung butir-butir kebijaksanaan yang mencakup ekonomi makro, restrukturisasi sektor keuangan, dan reformasi struktural.

Setelah gagal dalam kesepakatan pertama itu, dilakukan lagi perundingan-perundingan antara Indonesia dengan IMF dan mencapai lagi satu kesepakatan baru.


Ada 5 memorandum dalam kesepakatan baru ini, yaitu :


· Program stabilisasi, untuk menstabilkan pasar uang dan mencegah hiperinflasi.


· Restrukturisasi perbankan, untuk menyehatkan sistem perbankan nasional


· Reformasi struktural


· Penyelesaian ULN


· Bantuan untuk rakyat kecil


Krisis rupiah menjadi krisis ekonomi dan memunculkan krisis politik terbesar dalam sejah perekonomian Indonesia. Krisis politik ini diawali dengan penembakan oleh tentara terhadap 4 mahasiswa trisakti. Kemudian jakarta dilanda kerusuhan. Akhirnya presiden soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh Dr. Bj. Habibie. Presiden Habibie membentuk kabinet baru, awal dari terbentuknya pemerintahan transisi.


5. Pemerintahan Reformasi hingga SBY

Pemerintahan presiden BJ.Habibie . Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Alu KH. Abdurrahman wahid(Gus Dur) terpilih menjadi presiden dan diwakili oleh Megawati Soekarno Putri, pemerintahan ini disebut sebagai pemerintahan reformasi.


Pada awalnya, masyarakat, para pengusaha dan Investor asing menaruh harapan besar tterhadap kemampuan dan kesungguhan Gus Dur untuk membangkitkan perekonomian Indonesia. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.


Pemerintahan Megawati kinerja ekonomi Indonesia mengalami perbaikan, dilihat dari pertumbuhan PDB(Product Domestic Bruto). Demikian juga pendapatan perkapita meningkat, kinerja ekspor juga membaik. Namun demikian, Neraca Perdagangan(NP), yaitu saldo ekspor(X) – impor(M) barang, maupun transaksi berjalan(TB), sebagai presentase dari PDB mengalami penurunan.


Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :


· Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.


· Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara.


Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi.


6. Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono

Awalnya masyarakat dan pelaku usaha didalam maupun luar negri optimis dengan pemerintahan SBY. Akan tetapi pada pertengahan 2005 ekonomi Indonesia diguncang oleh 2 peristiwa tak terduga yaitu kenaikan harga minyak mentah(BBM) di Internasional dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar As, Ini membuat PDB menurun. Kenaikan harga minyak ini menimbulkan tekanan terhadap keuangan pemerintah(APBN).

Lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.


Dampak negatif dari kenaikan harga BBM ini mempengaruhi kegiatan atau pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan kemiskinan . kenaikan harga BBM dipasar dunia juga membuat defisit APBN tambah besar yang selanjutnya akan mengurangi kemampuan pemerintah lewat sisi pengeluarannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kenaikkan harga minyak ini juga menjadi salah satu penyebab terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar As. Secara fundamental, terus melemahnya nilai tukar rupiah terkait dengan memburuknya kinerja Neraca pembayaran(BoP) Indonesia.


Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif





Referensi :


- http://nuruluyoen17.blogspot.com/2012/03/sistem-perekonomian-indonesia.html


- http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?page=1&submit.x=0&submit.y=0&qual=high&fname=/jiunkpe/s1/eman/1996/jiunkpe-ns-s1-1996-31492123-15009-swasta-chapter2.pdf


- Perekonomian Indonesia (Softskill)=google.com


- Perekonomian Indonesia ( Dr. Tulus T.H. Tambunan)

SISTEM EKONOMI INDONESIA

Sistem
Sistem adalah suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subyek dan obyek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu.

Ekonomi
ekonomi adalah sebuah bidang yang mengkaji tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Kehidupan bernegara tak akan luput dari Ekonomi, karna Ekonomi sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat.


Subjek & Objek :
Sistem kemasyarakatan : Orang/ Masyarakat
Sistem kehidupan/ lingkungan : Makhluk hidup dan benda alam
Sistem peralatan : Barang/ Alat
Sistem informasi : Data, catatan dan fakta


Dalam hal ini yang menjadi subjek adalah Pemerintah.


Sistem ekonomi
· Menurut Dumairy, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Tatanan/kaidah: norma/peraturan yang mengatur hubungan subyek/obyek agar berjalan serasi.

Perangkat kelembagaan adalah lembaga/ wadah subjek untuk melakukan hubungan, cara dan mekanisme yang menjalin hubungan. Perangkat kelembagaan tersebut meliputi lembaga-lembaga ekonomi (formal dan nonformal) dalam perangkat kelembagaan ini termasuk juga kebiasaan, perilaku, dan etika masyarakat.

Oleh sebab itu, Dumary berpendapat bahwa sebagai bagian dari suprasistem kehidupan, sistem ekonomi disuatu negara berkaitan erat dengan sistem-sistem sosial lain yang berlangsung di dalam masyarakat dan sistem serta ideologi politik dinegara tersebut.

· Sementara Sheridan dalam publikasinya mengenai sistem-sistem ekonomi yang ada di Asia mengatakan bahwa sistem ekonomi adalah cara manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan kepuasan pribadinya.

· Sanusi menguraikan pendapat-pendapat dari sejumlah orang di dalam maupun luar negeri yang dapat dirangkum sebagai berikut; Sistem ekonomi merupakan suatu organisasi yang terdiri atas sejumlah lembaga atau pranata (ekonomi, sosial-politik, ide-ide) yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya yang ditujukan kearah pemecahan masalah dasar setiap perekonomian.

Sanusi menyebut ada 7 elemen penting dari sistem ekonomi, yaitu :
Lembaga-lembaga/ pranata ekonomi,
Sumber daya ekonomi
Faktor-faktor produksi
Lingkungan ekonomi
Organisasi dan menejemen
Motivasi dan perilaku pengambilan keputusan
Proses pengambilan keputusan

Sistem ekonomi:

· Subyek/obyek: manusia (subyke) dan barang ekonomi (obyek)
Menurut sanusi , setiap sistem ekonomi dipengaruhi oleh sejumlah kekuatan, yaitu :
Sumber-sumber sejarah, kultur/ tradisi, cita-cita, keinginan, dan sikap masyarakat
SDA termasuk iklim
Filsafat yang dimiliki dan yang dibela oleh sebagian besar masyarakat
Teorisasi yang dilakukan oleh masyarakat pada masa lalu atau saat sekarang, mengenai bagaimana cara mencapai cita-cita/ keinginan serta tujuan/ sasaran yang dipilih
Trials and errors (cara-cara percobaan dari kesalahan-kesalahan yang tidak diketahui pasti tentang hasilnya) atau uji coba yang dilakukan masyarakat dalam usaha mencari alat-alat ekonomi.

Sedangkan menurut Lemhannas (1989), ada 8 kekuatan yang mempengaruhi sistem ekonomi yang diterapkan/ dipilih oleh suatu negara, yaitu :
Falsafah dan ideologinya
Akumulasi ilmu pengetaahuan yang dimiliki masyarakatnya
Nilai-nilai moral dan adat kebiasaan masyarakatnya
Karakteristik demografi (pendidikan, pendapatan, latar belakang, status, dll)
Nilai esterik, norma-norma, serta kebudayaan masyarakatnya
Sistem hukum nasionalnya
Sistem politiknya
Sub-sub sistem sosialnya, termasuk pengalaman sejarah pada masa lalu serta uji coba yang dilakukan masyarakatnya dalam mewujudkan tujuan ekonominya.


Sistem-sistem ekonomi
Menurut Sanusi (2000), perbedaan antar sistem ekonomi dilihat dari ciri:
Kebebasan konsumen dalam memilih barang dan jasa yang dibutuhkan
Kebebasan masyarakat memilih lapangan kerja
Pengaturan pemilihan/pemakaian alat produksi
Pemilihan usaha yang dimanifestasikan dalam tanggungjawab manajer
Pengaturan atas keuntungan usaha yang diperoleh
Pengaturan motivasi usaha
Pembentukan harga barang konsumsi dan produksi
Penentuan pertumbuhan ekonomi
Pengendalian stabilitas ekonomi
Pengambilan keputusan
Pelaksanaan pemerataan kesejahteraan

Umumnya ada 3 sistem ekonomi yang dikenal, yaitu :
Sistem ekonomi kapitalis

Menurut Sanusi, sistem ekonomi ini yaitu sistem ekonomi dimana kekayaan yang produktif terutama dimiliki secara pribadi dan produksi terutama untuk dijual. Tujuan kepemilikan secara pribadi yaitu untuk memperoleh keuntungan dari kekayaan yang produktif.

(a) Sistem ekonomi kapitalis

· Pengakuan terhadap kepemilikan individu terhadap sumber ekonomi

· Kompetisi antar individu dalam memenihi kebutuhan hidup dan persaingan antar badan usaha untuk mengejar keuntungan

· Tidak batasan bagi individu dalam menerima imbalan atas prestasi kerjanya

· Campur tangan pemerintah sangat minim

· Mekanisme pasar akan menyelesaikan persoalan ekonomi

· USA

Sistem ekonomi sosialis
Menurut Dumairy (1996), sistem ekonomi sosialis adalah kebijakan pemerintah dalam pasar dikendalikan melalui perencanaan terpusat (pemerintah atau negara turut aktif dalam perekonomian).

(b) Sistem ekonomi sosialis

· Kepemilikan oleh negara terhadap sumber ekonomi
· Penekanan terhadap kebersamaan dalam menjalankan dan memajukan perekonomian
· Imbalan yang diterima oleh individu berdasarkan kebutuhan, bukan prestasi kerja
· Campur tangan pemerintah sangat tinggi
· Persoalan ekonomi harus dikendalikan oleh pemerintah pusat
· USSR

Sistem ekonomi sosialis dapat dibagi dalam 2 sub sistem, yaitu :
Sistem ekonomi sosialis dari Marxis (sistem ekonomi komando) dimana seluruh unit ekonomi (produsen, komsumen ataupun pekerja) tidak diperkenankan untuk mengambil keputusan secara sendiri-sendiri yang menyimpang dari komando otoritas tertinggi (partai). Sistem ekonomi ini dulu dianut uni soviet dan negara-negara komunis lain di Eropa timur, dan masih diterapkan oleh Korea utara. Unit-unit ekonomi sepenuhnya tunduk pada komandootoritas tertinggi tanpa campur tangan dalam pengambilan keputusan dalam menentukansasaran yang ingin dicapai (tidak ada inisiatif sendiri sama sekali)
Sistem ekonomi demokrat, sistem ini banyak dianut oleh negara-negara di Eropa barat (terutama jerman). Dalam sistem ini, di satu pihak ada kebebasan individu namun di pihak lain, peran pemerintah lebih besar.

Landasan ilmiahnya adalah kombinasi antara prinsip-prinsip kebebasan individu dengan kemerataan sosial.
Menurut Mubyarto (2000), ada 6 kriteria sistem ekonomi sosialisme demokrat atau Sistem Ekonomi Pasar Sosial (SEPS), yaitu :
Adanya kebebasan individu
Prinsip-prinsip kemerataan sosial menjadi tekad masyarakat
Kebijaksanaan siklus bisnisdan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi
Kebijakan pertumbuhan menciptakan kerangka hukum dan prasarana (sosial) yang terkait dengan pembangunan ekonomi
Kebijakan struktural
Konformitas pasar dan persaingan

Ada 2 aspek penting dalam Sistem Ekonomi Passar Sosial, yaitu :
Peningkatan standar hidup kelompok berpendapatan rendah dan perlindungan terhadap semua warga masyarakatdari kesulitan hidup dan masalah-masalah sosial lain sebagai akibat dari resiko-resiko kesulitan hidup.
Pembagian pendapatan yang adil dalam Sistem Ekonomi Pasar Sosial dijaga dngan cara memperhatikan tingkat dan pertumbuhan upah, sistem perpajakan, stabilitas harga, persamaan peluang (bekerja dan berusaha) bagi masyarakat, adanya asuransi sosial minimal (pengangguran, hari tua, kesehatan, kecelakaan)

Sistem ekonomi campuran
Adalah sistem yang mengandung beberapa elemen dari sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Negara yang menerapkannya yaitu negara Korea utara (kapitalis 100%).

(c) Sistem ekonomi campuran
· Kepemilikan oleh individu terhadap sumber ekonomi diakui negara
· Kompetisi antar individu dalam memenihi kebutuhan hidup dan persaingan antar badan usaha untuk mengejar keuntungan
· Imbalan yang diterima oleh individu berdasarkan kebutuhan, bukan prestasi kerja
· Campur tangan pemerintah hanya untuk bidang tertentu seperti bidang yang diperlukan oleh seluruh masyarakat (listrik dan air)
· Mekanisme pasar akan menyelesaikan persoalan ekonomi dengan beberapa hal perlu adanya campur tangan pemerintah

Sanusi (2000) menjelaskan sistem ekonomi campuran, dimana kekuasaan serta kebebasan berjalan secara bersamaaan walau dalam kadar yang berbeda. Didalam sistem ekonomi campuran, ada campur tangan pemerintah terutama untuk mengendalikan pertumbuhan ekonomi.


Perbedaan sistem ekonomi suatu negara dapat ditinjau dari beberapa sudut:
· Sistem kepemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi
· Keleluasaan masyarakat untuk berkompetisi dan menerima imbalan atas prestasi kerja
· Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya

1. Persaingan terkendali
Untuk mengetahui sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara, maka perlu dianalisis kandungan faktor-faktor tersebut diatas.

Sistem ekonomi Indonesia (sistem persaingan terkendali);
· Bukan kapitalis dan bukan sosialis. Indoensia mengakui kepemilikan individu terhadap sumber ekonomi, kecuali sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara sesuai dengan UUD 45.
· Pengakuan terhadap kompetisi antar individu dalam meningkatkan taraf hidup dan antar badan usaha untuk mencari keuntungan, tapi pemerintah juga mengatur bidang pendidikan, ketenagakerjaan, persaingan, dan membuka prioritas usaha.
· Pengakuan terhadap penerimaan imbalan oleh individu atas prestasi kerja dan badan usaha dalam mencari keuntungan. Pemerintah mengatur upah kerja minimum dan hukum perburuhan.
· Pengelolaan ekonomi tidak sepenuhnya percaya kepada pasar. Pemerintah juga bermain dalam perekonomian melalui BUMN dan BUMD serta departemen teknis untuk membantu meningkatkan kemampuan wirausahawan (UKM) dan membantu permodalan.

2. Kadar Kapitalisme dan Sosialisme
Unsur kapitalisme dan sosialisme yang ada dalam sistem ekonomi Indonesia dapat dilihat dari sudut berikut ini:
a) Pendekatan faktual struktural yakni menelaah peranan pemerintah dalam perekonomian Pendekatan untuk mengukur kadar campur tangan pemerintah menggunakan kesamaan Agregat Keynesian.

Y = C + I + G + (X-M)

Y adalah pendatan nasional.

Berdasarkan humus tersebut dapat dilihat peranan pemerintah melalui variable G (pengeluaran pemerintah) dan I (investasi yang dilakukan oleh pemerintah) serta (X-M) yang dilakukan oleh pemerintah.

Pengukuran kadar pemerintah juga dapat dilihat dari peranan pemerintah secara sektoral terutama dalam pengaturan bisnis dan penentuan harga. Pemerintah hampir mengatur bisnis dan harga untuk setiap sector usaha.

b) Pendekatan sejarah yakni menelusuri pengorganisasian perekonomian Indoensia dari waktu ke waktu.
Berdasarkan sejarah, Indonesia dalam pengeloaan ekonomi tidak pernah terlalu berat kepada kapitalisme atau sosialisme. Percobaan untuk mengikuti sistem kapitalis yang dilakukan oleh berbagai kabinet menghasilkan keterpurukan ekonomi hinggá akhir tahun 1959.


SISTEM EKONOMI INDONESIA.
Indonesia menganut sistem ekonomi Demokrasi, maksudnya sistem ekonomi yang benar-benar berorientasi kepada kekuatan dan sekaligus kepentingan rakyat banyak.
Prinsip dalam demokrasi Pancasila sedikit berbeda dengan prinsip demokrasi secara universal. Ciri demokrasi Pancasila :
pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi
adanya pemilu secara berkesinambungan
adanya peran-peran kelompok kepentingan
adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak minoritas.
Demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah.
Ide-ide yang paling baik akan diterima, bukan berdasarkan suara terbanyak.


LANDASAN SISTEM EKONOMI INDONESIA
Secara normatif landasan idiil sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Dari butir-butir di atas, keadilan menjadi sangat utama di dalam sistem ekonomi Indonesia. Keadilan merupakan titik-tolak, proses dan tujuan sekaligus.
Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal utama bertumpunya sistem ekonomi Indonesia yang berdasar Pancasila, dengan kelengkapannya, yaitu Pasal-pasal 18, 23, 27 (ayat 2) dan 34.
Berdasarkan TAP MPRS XXIII/1966, ditetapkanlah butir-butir Demokrasi Ekonomi (kemudian menjadi ketentuan dalam GBHN 1973, 1978, 1983, 1988), yang meliputi penegasan berlakunya Pasal-Pasal 33, 34, 27 (ayat 2), 23 dan butir-butir yang berasal dari Pasal-Pasal UUDS tentang hak milik yuang berfungsi sosial dan kebebasan memilih jenis pekerjaan.
Dalam GBHN 1993 butir-butir Demokrasi Ekonomi ditambah dengan unsur Pasal 18 UUD 1945. Dalam GBHN 1998 dan GBHN 1999, butir-butir Demokrasi Ekonomi tidak disebut lagi dan diperkirakan dikembalikan ke dalam Pasal-Pasal asli UUD 1945.
Landasan normatif-imperatif ini mengandung tuntunan etik dan moral luhur, yang menempatkan rakyat pada posisi mulianya, rakyat sebagai pemegang kedaulatan, rakyat sebagai ummat yang dimuliakan Tuhan, yang hidup dalam persaudaraan satu sama lain, saling tolong-menolong dan bergotong-royong.




REFERENSI ;


· http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila


· Perekonomian Indonesia(Dr. Tulus T.H. Tambunan)


· www.google.com