Harga Properti Melesat Lebih Tinggi daripada Kenaikan Upah
Dewi Rachmat Kusuma - detikFinance
Jakarta - Angka kekurangan rumah (backlog) di Indonesia masih tinggi mencapai 1 juta unit per tahun dengan total hingga 15 juta rumah. Penyebabnya karena kenaikan harga tanah dan properti yang melampaui kenaikan pendapatan masyarakat setiap tahunnya. "Angka kekurangan rumah atau backlog 1 juta unit per tahun, karena ekonomi nggak berkualitas, tanah jadi rebutan pemilik modal," kata Pengamat Kebijakan Publik Andrinof Chaniago saat Diskusi Akhir Tahun Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan Tema "Akselerasi Membenahi Indonesia, Menuju Masa Depan Gemilang," di Kantor HMI, Menteng, Jakarta, Minggu (29/12/2013).
Ia menjelaskan, saat ini harga tanah maupun properti di Indonesia sudah semakin tinggi sehingga tidak mampu dijangkau kalangan menengah ke bawah. "Indonesia lebih kapitalis dari AS, liberal lebih dari negara pencetusnya, tanah pun dijual. Harga tanah naik terus, dalam 5 tahun sudah naik berapa, bandingkan dengan upah ekonomi bawah, nggak mampu beli rumah," terangnya. Ia mencontohkan, rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) yang tengah dicanangkan pemerintah tak lain hanyalah mega proyek properti pemerintah. "Ini mega proyek properti, bukan infrastruktur yang bisa tingkatkan ekonomi," katanya.
Saat ini, kata dia, pembangunan yang digarap pemerintah cenderung menguntungkan pihak pemodal bukan rakyat kecil sehingga perekonomian pun gagal terangkat. "Jembatan itu menyuburkan sektor properti, kalau itu jadi bisa dibikin jalan tol, properti marak, masyarakat jadi susah beli rumah karena harganya tinggi. Sekarang ekonomi kita hanya untuk pebisnis bukan mensejahterakan," cetusnya.
Analisis:
Seharusnya pemerintah dapat menekan harga tanah dan properti, mengurangi proyek- proyek besar yang tidak bermanfaat untuk pelaksanaan ekonomi di Indonesia. Dampak kenaikan tanah dan properti itu membuat rakyat kecil semakin sulit untuk mendapatkan tempat tinggal yangg layak karna upah yang kecil dan harga tanh dan properti semakin naik.
Mungkin dengan adanya rusun itu memberi kemudahan untuk rakyat kecil tapi pemerintah harus sungguh-sungguh mengawasi target yang pantas menghuni rumah susun tersebut dan bukan dari golongan menengh keatas.
Selain itu pengusaha properti seharusnya membuat tempat tinggal dengan harga yang sesuai dan bukan dengan harga tinggi yang mengikuti city value yang hanya dapat dijangkau oleh kalangan atas saja sehingga menimbulkan pebedaan sosial yang sangat nyata.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar